Jakarta – Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto terus menjadi bahan perbincangan hangat. Meskipun skema detailnya masih belum terungkap, Kementerian PPN/Bappenas telah mengungkapkan rencana menu makan yang akan bervariasi setiap minggunya. Rabu, 28 Agustus 2024.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, mengatakan bahwa menu makanan akan disesuaikan dengan standar gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Program ini akan menggunakan anggaran Rp71 triliun dan mengutamakan penggunaan pangan lokal. Pelaksanaannya akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.
Namun, sejumlah pertanyaan muncul terkait implementasi program ini. Bagaimana memastikan gizi makanan terpenuhi dan terhindar dari pemborosan? Bagaimana mencegah potensi korupsi?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menekankan pentingnya kontrak yang jelas dan detail untuk pihak ketiga yang akan menangani pengadaan makanan. Kontrak harus memuat sanksi yang tegas dan pengawasan berkala yang ketat.
Ronny juga menyoroti pentingnya penetapan target yang tepat sasaran. Ia menilai bahwa program ini berpotensi mubazir jika hanya berfokus pada kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar), mengingat banyak penduduk miskin juga berada di kawasan padat penduduk seperti Pulau Jawa dan Sumatera.
Ronny juga mengkhawatirkan potensi korupsi dalam program ini mengingat besarnya anggaran dan keterlibatan banyak pihak ketiga. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan program ini.
Ronny berpendapat bahwa penyediaan makanan sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta secara profesional. Hal ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan di pihak sekolah atau orang tua murid dan mempermudah pengawasan.
Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menambahkan bahwa pemerintah perlu membuat standarisasi keamanan pangan yang ketat di seluruh rantai pasok. Ia juga menekankan pentingnya pengolahan sisa makanan menjadi kompos untuk meningkatkan perilaku ramah lingkungan.
Eliza juga menyarankan agar program ini memprioritaskan pembentukan dan penguatan rantai pasok lokal untuk meningkatkan multiplier effect kepada masyarakat. Integrasi teknologi digital dalam seluruh proses program juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Program makan bergizi gratis ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun implementasinya harus dilakukan secara terencana dan transparan. Penting untuk memastikan bahwa program ini benar-benar efektif dan mencapai tujuannya tanpa adanya pemborosan dan korupsi.
Lansiran: CNN Indonesia
Penulis : Amin Handoyo
Editor : Redaktur
