Maluku Utara. Halmahera Barat – Kepala Pelayanan PLN Kecamatan Ibu, Agus, diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar. Sejumlah masyarakat dari Kecamatan Ibu Utara, Ibu Tengah, dan Ibu Selatan melaporkan adanya pemadaman listrik yang berkepanjangan dan tidak menentu selama dua tahun terakhir. Masyarakat pun meminta agar aparat hukum segera melakukan tindakan tegas terhadap Agus dan timnya.
Keluhan masyarakat terus berdatangan mengenai pemadaman listrik yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Beberapa desa di Kecamatan Ibu dilaporkan sering mengalami pemadaman listrik, meskipun kondisi cuaca stabil. Warga menyebut bahwa listrik bisa padam dari pagi hingga siang, atau bahkan sepanjang hari. Fenomena ini sudah berlangsung selama dua tahun tanpa adanya solusi yang jelas.
Seorang narasumber lokal menyatakan bahwa pihak PLN, termasuk Agus sebagai penanggung jawab, selalu beralasan adanya gangguan jaringan setiap kali warga mengajukan keluhan. Namun, masyarakat menilai bahwa alasan ini tak lagi dapat diterima karena masalah yang sama terus terjadi tanpa perbaikan berarti.
“Kami sudah capek mengeluhkan masalah ini ke kantor PLN. Setiap kali kami mendatangi mereka, alasan yang diberikan selalu soal gangguan jaringan. Mereka pikir kami tidak paham soal listrik, padahal kami melihat sendiri bagaimana seringnya listrik padam meskipun tidak ada hujan atau angin kencang. Ini sudah berlangsung selama dua tahun,” ungkap narasumber tersebut.
Ketika pihak media mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada Agus, kepala PLN Kecamatan Ibu, sikap Agus terlihat enggan untuk menjawab pertanyaan terkait BBM subsidi yang digunakan. Agus mengakui bahwa BBM subsidi yang disuplai ke PLN Kecamatan Ibu mencapai 200 ton per bulan. Namun, ia hanya menjawab singkat bahwa pemadaman yang terjadi disebabkan oleh perbaikan jaringan.
Masyarakat mempertanyakan alasan tersebut, mengingat dalam dua tahun terakhir masalah listrik di Kecamatan Ibu tidak kunjung terselesaikan meskipun BBM subsidi yang disuplai setiap bulan mencapai ratusan ton. “Kalau memang mesin tidak mampu, kenapa tidak melaporkannya sejak awal untuk dilakukan penggantian? Semua itu dibiayai oleh negara, bukan anggaran pribadi Agus,” tambah narasumber.
Lebih lanjut, masyarakat menduga adanya indikasi penyalahgunaan BBM subsidi. Mengingat listrik sering padam, pertanyaan muncul mengenai ke mana perginya stok BBM yang disuplai ke PLN setiap bulan. Masyarakat menuntut agar Agus beserta seluruh tim PLN di Kecamatan Ibu diperiksa, baik harta kekayaannya maupun penggunaan BBM tersebut.
“Hitung saja berapa jam mesin seharusnya menyala dan berapa liter BBM yang dibutuhkan. Kalau sering mati, ke mana sisa BBM-nya? Ini sudah masuk unsur korupsi, tapi dialihkan dengan alasan gangguan jaringan. Kami berharap aparat hukum segera memanggil dan memeriksa Agus serta seluruh pegawai PLN yang terlibat,” pungkas narasumber.
Masyarakat Kecamatan Ibu sangat berharap agar aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, segera melakukan investigasi terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ini. Jika terbukti bersalah, diharapkan ada tindakan tegas agar pelayanan listrik di wilayah Kecamatan Ibu bisa segera normal kembali dan masyarakat mendapatkan haknya atas pelayanan yang layak.
Penulis : Dodi
