“Ini sudah menjadi program Bawaslu RI yang dilaksanakan berjenjang hingga ke Bawaslu kabupaten/kota, salah satunya bentuk pencegahan yang melekat di Divisi Hukum dan Pencegahan, Parmas, dan Humas,” ujar Helni.
Menurut Helni, dengan adanya sosialisasi ini, ASN dan pemerintah desa diharapkan dapat memahami berbagai larangan yang diterapkan dalam aturan ASN dan pemerintah desa pada hajatan Pilkada nanti.
“Salah satu output yang diharapkan dari sosialisasi hari ini adalah agar ASN dan pemerintah desa dapat memahami norma-norma apa saja yang menjadi tanda larangan pada momen Pilkada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Helni mengungkapkan bahwa Bawaslu berupaya melakukan pencegahan semaksimal mungkin dalam pesta rakyat nantinya, mengingat Kabupaten Halmahera Barat tercatat masuk dalam daftar pelanggaran tertinggi oleh ASN dan praktik politik uang.
“Atensi dari pengawas pemilu adalah memaksimalkan pencegahan sesuai dengan indeks kerawanan Pilkada di Maluku Utara, di mana salah satu kabupaten dengan pelanggaran tertinggi adalah Halmahera Barat, termasuk ketidaknetralan ASN dan juga politik uang,” ungkapnya.
Helni juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten saja, tetapi juga akan dilanjutkan oleh jajaran tingkat kecamatan se-Halmahera Barat.
“Selanjutnya, ini dilakukan oleh kabupaten, dan nanti secara berjenjang teman-teman di tingkat kecamatan akan melakukan hal yang sama,” pungkasnya.
Diketahui, hadir sebagai pemateri sosialisasi netralitas ASN dan pemerintah di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Halbar Kusuma Jaya Bulo, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat) AKP Bakry Syahruddin yang didampingi Ketua Bawaslu Nimbrot Lasa, Kordiv Hukum dan Pencegahan Helni Rosiana Amo, Kordiv Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa (P3S) Sarmin Ibrahim, serta Moderator Kegiatan Bawaslu Marcel.
Penulis: Ajo
