Halmahera Selatan, Radartipikor.id — Kontroversi baru muncul di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terkait dugaan penahanan dana desa oleh Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba.
Kejadian ini menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan besar di kalangan masyarakat yang mencuat pada hari Kamis, 04 April 2024.
Sejak almarhum Bupati Usman Sidik memimpin Halmahera Selatan (Halsel), distribusi dana desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjalan lancar. Infrastruktur di desa-desa berkembang, dan administrasi pemerintahan berjalan tanpa hambatan.
Namun, kondisi berubah drastis ketika Kasuba mengambil alih kepemimpinan.
Banyak perombakan yang dilakukan Kasuba dianggap tidak masuk akal dan melenceng dari nalar sehat.
Mulai dari penekanan kepada kepala desa hingga SKPD, hingga penunjukan kerabat dan keluarga sendiri di posisi strategis, menimbulkan pertanyaan besar.
Dana desa yang seharusnya segera direalisasikan ke desa-desa, diduga sengaja ditahan oleh Kasuba.
Hal ini bukan hanya menghambat program kegiatan di desa, namun juga diduga sebagai penyalahgunaan kewenangan jabatan.
Masyarakat mendesak Kapolda Maluku Utara dan Kejati Maluku Utara untuk segera turun tangan dan meninjau langsung kondisi di desa-desa Halmahera Selatan (Halsel).
Mereka berharap, pemeriksaan ini dapat membuka mata semua pihak terkait apa yang sebenarnya terjadi di Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba. (Dodi/Redaksi)
