Maluku Utara, RadarTipikor — Karo Hukum Setda Pemprov Maluku Utara (Malut), Burnawan, baru-baru ini dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Pemkab Morotai oleh Pj Gubernur Malut, Samsudin A Kadir, namun belum langsung berkantor.
Baru pada Kamis (30/5/2024) siang, pekan ini, Pj Bupati Pemkab Pulau Morotai, Burnawan, bersama istri tiba di Morotai melalui perjalanan darat yang panjang, dari Kota Sofifi menuju Tobelo, Halmahera Utara, lalu ke Morotai menumpangi sped reguler Mutiara 05.
Kedatangan Burnawan sebagai orang nomor satu di Pemkab Morotai disambut langsung oleh Sekda Pemkab Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, bersama para pimpinan OPD di Pelabuhan Sped Taman Kota Daruba, Ibukota Kabupaten Pulau Morotai.
Setelah menginjakkan kaki di Morotai, Pj Bupati dan Istri diperlakukan istimewa, dikalungi kain syal, oleh Sekda M. Umar Ali, dan digelar tradisi adat cuci kaki (joko kaha) oleh para tetua adat sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat negara yang pertama kali menginjakkan kakinya di bumi gerbang Pasifik ini.
Para pejabat tinggi juga tidak ketinggalan dalam penjemputan itu, antara lain Danlanud Leo Wattimena, Kolonel Pnb Sukarno, Danlanal Letkol Laut (P) Mukawat Kamarudin, Kapolres AKBP Agung Cahyono, Kajari Indra Nuatan, serta Para Asisten Setda Pemkab Pulau Morotai.
Kedatangan Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan, dalam rangka menjalankan tugas menggantikan Muhammad Umar Ali sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.2.1.3-1112/2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.
Namun, belum sempat berkantor, Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan, sudah disuguhkan aksi damai oleh sekelompok mahasiswa yang menamakan diri Front Geram atau Front Gerakan Aksi Mahasiswa.
Front Geram menyampaikan 14 tuntutan yang dianggap krusial karena dinilai tuntutan tersebut belum juga diselesaikan oleh Bupati Definitif Benny Laos maupun Pj Bupati dua periode, Muhammad Umar Ali.
Tuntutan mahasiswa itu belum mendapat jawaban karena belum bertemu Pj Bupati Morotai, Burnawan, yang rencananya baru mulai berkantor pada Jumat (31/5/2024) besok.
Tuntutan massa aksi Front Geram kepada Pj Bupati Morotai, Burnawan, antara lain: Hadirkan transportasi laut untuk siswa Saminyamau, Aktifkan koperasi nelayan di 88 Desa, Inspektorat segera tuntaskan dana BUMDES Desa Korago dan Sabatai Baru, Pj Bupati segera copot Kadis Perindagkop, Perhubungan, Pendidikan, Disnaker, Kesehatan, Pertanian, Tuntaskan jalan Tani yang bermasalah, Hadirkan home industri lokal, Hidupkan kembali Perusda, Segera tuntaskan air bersih di Desa Pandanga, Juanga, Mandiri, Joubela, Totodoku, RSUD Soekarno, Polres dan Kejari segera periksa 9 sub agen Minyak Tanah, Segera tuntaskan jalan alternatif desa Waringin, Hentikan impor barito, Aktifkan BUMDES kelola Kopra, Tuntaskan sengketa Pilkades di 5 Desa, dan segera lantik serta Segera stabilkan BBM Subsidi nelayan Morotai. (TS/Red)
