Halmahera Tengah, Radartipikor.id — Sebuah skandal besar telah terungkap! Kades Woekob, Jeferson Burnama, diduga membohongi masyarakat dengan penjualan lahan yang kontroversial.
Rupanya, Kades Woekob telah melakukan penjualan lahan Restan (R) dan lahan sertifikat masyarakat kepada sebuah perusahaan dengan harga yang jauh di bawah nilai pantasnya.
Awalnya, masyarakat diminta untuk melakukan setoran administrasi sebesar Rp 1.500.000 per KK untuk memproses balik nama sertifikat lahan mereka.
Namun, tanpa sepengetahuan publik, Kades Woekob rupanya telah berkoordinasi dengan Dinas Transmigrasi untuk membebaskan lahan Restan kepada perusahaan. Hasilnya, Kades Woekob berhasil membeli sebuah alat berat eksavator merk Komatsu yang dianggap sangat penting bagi kebutuhan desa.
Ada tiga kali rapat yang diadakan tanpa adanya sosialisasi mengenai harga lahan dan proses pembayaran kepada masyarakat.
Masyarakat hanya diminta untuk mengawal proses pengukuran lahan, tanpa mengetahui luasan atau volume lahan yang sudah dijual kepada perusahaan.
Selain itu, masyarakat juga merasa heran dengan penerimaan uang administrasi balik nama sertifikat, karena proses balik nama belum dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Weda.
Terkait hal ini, Kades Woekob, Jeferson Burnama, justru bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Dia berdalih bahwa aksi ini adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Bahkan, Kades Woekob mengaku telah menerima uang serta kesepakatan bahwa perusahaan akan membangun 5 kamar kosan bagi pemilik lahan dan melakukan pembagian hasil penjualan lahan Restan kepada masyarakat.
Namun, semua ini menjadi semakin mencurigakan ketika uang pembayaran lahan Restan tersebut masuk ke rekening bendahara desa.
Kades Woekob mengklaim bahwa ini adalah solusi karena perusahaan telah membayar lahan Restan ini sebanyak dua kali, tanpa diketahui bahwa lahan tersebut adalah sisa transmigrasi yang seharusnya diurus oleh pihak perusahaan.
Kini, skandal ini telah mencuat ke permukaan dan masyarakat mulai mempertanyakan tindakan Kades Woekob.
Mereka mengancam akan melakukan boikot terhadap aktivitas perusahaan jika tidak ada solusi yang diberikan oleh Kades. Apakah Kades Woekob akan bertahan dengan pertaruhkan jabatannya? Ataukah masyarakat akan mendapatkan keadilan atas lahan yang telah mereka jual dengan harga yang tidak wajar. (Dodi/Red)
