Jailolo, Halmahera Barat – Dugaan skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan mantan Bupati Halmahera Barat, Jems Uang, dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Halmahera Barat, kembali mencuat. Masyarakat menuding anggaran negara senilai miliaran rupiah diselewengkan selama Jems Uang menjabat. Sayangnya, penegak hukum di Maluku Utara diduga hanya berpangku tangan, memicu spekulasi bahwa mereka menerima ‘setoran khusus’ dari pihak-pihak terkait.
Diketahui bobroknya modus pekerjaan proyek infrastruktur ini merupakan arahan dan kebijakan bupati Halmahera Barat dengan mengunakan kewenangan dan jabatan untuk akal akalan melakukan mutasi jabatan kepada Kepala Dinas PUPR Halbar Faris Abdulbar dimutasi ke jabatan baru sebagai Sekretaris sekaligus Plt Kepala BP3D Halbar. Sedangkan Plt Kadis PUPR dijabat Fahlis, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Bina Marga.
Berdasarkan data penelusuran dan pantauan lapangan, bahkan formasi dari salah satu narasumber menyebutkan bahwa saat masih menjabat sebagai bupati, Jems Uang mengajukan permohonan anggaran ke pemerintah pusat di Jakarta dengan alasan memperbaiki infrastruktur jalan, khususnya aspal hotmix. Namun, apa yang dijanjikan tidak terealisasi. Permohonan tersebut diduga hanya formalitas belaka untuk meyakinkan pemerintah pusat agar segera mencairkan anggaran.
Narasumber dari Kecamatan Ibu mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, jalan-jalan di wilayah mereka tidak pernah diperbaiki. “Banyak proyek fiktif yang dikerjakan tanpa papan proyek. Kami hanya diberikan janji palsu. Contohnya, sepanjang jalan di kampung kami rusak dan tidak ada perhatian. Bahkan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang jumlahnya miliaran rupiah hilang entah kemana,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan dan melakukan penyelidikan mendalam. “Kami sangat berharap agar KPK segera bertindak. Kami tidak bisa lagi hanya melihat anggaran negara dirampok secara berjamaah. Kami ingin ada tindakan nyata untuk menangkap Jems Uang dan Kadis PUPR Halmahera Barat,” tambah narasumber.
Menurut beberapa warga Desa Togo Reba Tua, kondisi jalan di wilayah mereka semakin parah. “Jalanan hancur dan ditutupi rerumputan, sementara kami tahu ada anggaran pemeliharaan jalan. Tapi ke mana anggaran tersebut? Ini sudah lama terjadi, namun tidak ada tindak lanjut,” ungkap salah satu warga.
Dinasti Politik dan Dugaan Penggelapan BLT, menunai kritik masyarakat terhadap Jems Uang tidak hanya berhenti pada persoalan infrastruktur. Masyarakat juga menuding mantan bupati tersebut membangun dinasti politik dengan menempatkan anggota keluarganya di posisi strategis pemerintahan. “Keluarga besar Jems Uang memiliki harta yang luar biasa, dari rumah mewah hingga mobil-mobil mahal. Kami masyarakat tahu, ini jelas tidak sesuai dengan gaji yang mereka terima,” ujar sumber yang geram.
Selain itu, masyarakat juga menyebut bahwa bantuan langsung tunai (BLT) yang seharusnya diberikan kepada mereka juga kerap hilang dengan alasan yang tidak masuk akal. “Beberapa bulan lalu kami masih mendapat BLT, tapi sekarang nama kami dicoret. Semua aparat desa diambil dari keluarga mantan bupati Jems Uang,” kata sumber tersebut.
Situasi ini memicu kemarahan di kalangan masyarakat Halmahera Barat, terutama menjelang Pilbup yang akan datang, di mana Jems Uang kembali mencalonkan diri. Masyarakat semakin khawatir jika ia terpilih kembali, praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang akan semakin marak.
Dalam konteks hukum, tindakan-tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana penggelapan anggaran dan penyalahgunaan jabatan bisa dikenai sanksi pidana. KPK sebagai lembaga yang diberi mandat untuk memberantas korupsi di Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan transparan dan tegas dalam mengusut dugaan kasus ini.
Tim pencari fakta Radar Tipikor akan terus melakukan investigasi dan pemberitaan serta mengupas tuntas kasus korupsi di Halmahera Barat. Hingga saat ini Masyarakat tetap menunggu langkah konkret dari KPK dan pihak penegak hukum lainnya untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan bupati dan pejabat-pejabat daerah tersebut. Pihak KPK harus bergerak cepat sebelum kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum semakin memudar.
Sumber : Tim Investigasi Radar Tipikor
Penulis : Dodi
