Jakarta, RadarTipikor – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan pentingnya kepemimpinan perempuan sebagai kunci strategis dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berkeadilan menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Halalbihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Jumat (11/04). Dalam forum tersebut, Menteri Rini menyampaikan bahwa perempuan tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam struktur birokrasi, melainkan menjadi pilar utama perubahan. “Kepemimpinan perempuan adalah kekuatan kolaboratif yang menyatukan kompetensi, empati, dan orientasi perubahan. Inilah semangat yang akan membawa birokrasi menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Menteri Rini.
Ia menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam lingkungan birokrasi, mulai dari minimnya keterwakilan dalam jabatan pimpinan tinggi (JPT), hingga bias budaya dan gender yang masih kuat. Selain itu, peran ganda sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus ibu rumah tangga pun masih kurang mendapat dukungan dari kebijakan yang memadai.
Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Menteri Rini menekankan bahwa pemberdayaan perempuan menjadi prioritas strategis yang harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan nyata.
Ia juga mengutip hasil riset yang menunjukkan bahwa organisasi dengan representasi perempuan di atas 30 persen dalam posisi strategis memiliki peluang 12 kali lebih besar untuk mencapai kinerja optimal. Hal ini menjadi dasar penting bagi penguatan peran perempuan dalam birokrasi.
“Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia harus menjadi lebih dari sekadar wadah silaturahmi. Ini adalah ekosistem strategis yang mampu mendorong kolaborasi antar-instansi demi mewujudkan birokrasi yang setara dan berdaya saing,” tambahnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh terhadap peran strategis Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia. Ia menyebut organisasi ini sebagai mitra penting dalam mendorong pengarusutamaan gender di pemerintahan. “Kami yakin kehadiran Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia akan memperkuat sinergi dalam menyusun kebijakan dan program yang responsif terhadap isu-isu perempuan dan anak,” ujar Menteri Arifah.
Kementerian PANRB bersama KemenPPPA berkomitmen terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk membentuk birokrasi yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi masa depan. (Amin Handoyo)
