TERNATE – Ketua LBH Ansor Kota Ternate, Zulfikran A. Bailussy, SH, secara terbuka mengecam sikap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate yang dinilai tebang pilih dalam menangani kasus dugaan pelanggaran etik. Ia menilai lembaga kehormatan DPRD itu gagal menegakkan prinsip keadilan dan etika secara konsisten.
Zulfikran menyoroti dua kasus kontras di tubuh DPRD. Pertama, dugaan pelanggaran berat oleh anggota Fraksi PAN, Ridwan AR, yang sudah memiliki putusan pengadilan tetap. Kedua, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh anggota DPRD Nurjaya Hi. Ibrahim dalam rangka mengawasi distribusi minyak tanah di masyarakat.
“Aneh, kasus Ridwan yang sudah inkrah justru tidak diproses BK, tapi Nurjaya yang jelas-jelas menjalankan fungsi pengawasan malah dipanggil etik. Ini bentuk nyata ketimpangan dan standar ganda,” ujar Zulfikran kepada media, Jumat (18/7/2025).
Menurutnya, DPRD Kota Ternate saat ini sedang menghadapi krisis kepercayaan publik. Sikap diam terhadap kasus Ridwan AR dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap pelanggaran sumpah jabatan, sementara tindakan sidak yang merupakan bagian dari fungsi kontrol legislatif, justru dijadikan alasan untuk menjatuhkan kader yang vokal.
“Kalau Nurjaya diproses etik hanya karena turun ke lapangan, itu pertanda DPRD sudah kehilangan arah moral. BK jangan jadi alat pembungkam kritikus,” tegasnya.
Kecaman terhadap BK DPRD tidak hanya datang dari kalangan hukum. Sejumlah warga Kota Ternate ikut bersuara. Deni, warga Kelurahan Tanah Tinggi, menyebut DPRD semakin jauh dari harapan rakyat.
“Kami sudah muak. Yang kerja malah diserang, yang langgar etika dibiarkan. Jangan-jangan DPRD ini lebih takut pada tekanan politik daripada suara rakyat,” ujarnya kesal.
Sementara itu, Linda, seorang ibu rumah tangga di Bastiong, mengaku kecewa dengan lembaga perwakilan rakyat tersebut.
“Jangan salahkan kalau rakyat tidak percaya lagi. Kami lihat sendiri siapa yang bekerja, siapa yang hanya duduk diam. Kalau anggota DPRD turun cek minyak tanah saja dihukum, berarti DPRD memang alergi terhadap kebenaran,” ucapnya.
Zulfikran juga menyampaikan dukungannya terhadap gerakan mahasiswa, termasuk IMM Kota Ternate, yang menuntut penindakan tegas terhadap pelanggaran etika oleh Ridwan AR. Menurutnya, tekanan masyarakat sipil adalah bentuk kontrol demokrasi yang sah.
“DPRD bukan tempat berlindung bagi pelanggar hukum. Jangan abaikan putusan pengadilan. Kalau BK tidak bertindak tegas, maka kepercayaan publik akan runtuh, dan itu berbahaya bagi legitimasi lembaga,” katanya lagi.
Ia pun mendesak agar BK DPRD segera membuktikan bahwa lembaga tersebut masih layak dipercaya.
“Segera proses kasus Ridwan AR. Jangan hanya berani pada yang vokal, tapi takut pada yang dekat kekuasaan. DPRD harus bersih, atau akan ditinggalkan rakyatnya sendiri,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BK DPRD Kota Ternate belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai desakan publik dan pernyataan kritis yang berkembang. Masyarakat pun kini menanti: apakah keadilan etik akan benar-benar ditegakkan, atau justru dibiarkan mati pelan-pelan di balik meja kekuasaan.
Jurnalis : Dodi SH. Nay
Editor: Redaktur Jakarta
