HALMAHERA UTARA, MALUKU UTARA – Nasib Mufadil Abd Muthalib, Kepala Desa Dodowo, Kecamatan Galela Utara, kini bak bom waktu! Aparat Kejati Maluku Utara bersiap “menjemput” sang Kades setelah laporan masyarakat menguak dugaan mega-skandal korupsi dana desa yang memalukan! Bukan sekadar laporan biasa, ini adalah pengaduan warga yang tercekik haknya oleh pemimpinnya sendiri!.
Masyarakat Dodowo, dipelopori Ahmad Sitoru, menggugat keras perubahan nasib dramatis Mufadil. Sebelum jadi Kades: HANYA punya motor butut, tak ada usaha sampingan, apalagi mobil! Setelah berkuasa? METEORIT! Kekayaannya meledak bak sulap:
- “Istana Sultan”: Rumah pribadi disulap jadi megah bak istana!
- Deretan Mobil Mewah: 1 Mobil Pic Up, 1 Avanza Veloz, 1 Xenia (sisa 3 dari yang sering ganti-ganti, termasuk dum truk terjual)!
- 3 Motor Metic: Aset mewah yang dipertanyakan sumbernya!
- Kebun Kelapa Orang: Tanah kebun kelapa warga tiba-tiba berpindah tangan!
“Dari mana uangnya? Gaji Kades mana cukup beli semua ini? Ini pertanyaan rakyat yang terus dihantam alibi palsu: ‘Itu punya anak, itu punya ipar!’ Padahal anaknya tak ada pekerjaan tetap! Ini penghinaan terhadap kecerdasan masyarakat!” tegas Ahmad Sitoru, pelapor yang juga pernah menjadi korban penahanan tidak adil.
Skandal Berjamaah: Mafia Hukum, Mantan Bupati Halut, dan Penguburan Kasus yang Mengendap!
Laporan ke Kejaksaan Negeri Halmahera Utara sebelumnya Akibat Kemarahan Masyarakat menuding ada “tangan besi” Frans Manery (Mantan Bupati Halut) yang mengendalikan aparat. “Kejari Halut bukan patuh hukum, tapi patuh pada Frans Manery! Kasus pungli dan perampokan dana desa cuma jadi pajangan!” geram Oktovianus Leki, S.H., Pengacara Pendamping Korban.
Lebih keji lagi, ketika warga berani demo dan melakukan Pemalangan Kantor Desa Dodowo tahun lalu sebagai bentuk keputusasaan, balasan yang mereka terima adalah:
- KRIMINALISASI! Ahmad Sitoru dan Djalal, warga biasa yang berani bersuara, justru DICIDUK dan DITAHAN di Sel Polres Halut!
- KOLUSI APARAT? “Ada permainan kotor dengan oknum Polres Halut untuk membungkam rakyat! Ini upaya sistematis melindungi koruptor!” papar Leki dengan nada tinggi.
Bom waktu hukum akan bertindak Kejati Malut Bergerak, Sanksi Maksimal Mengintai! Kades Dodowo.
Di bawah sorotan panas dan desakan tak terbantahkan, Kejati Maluku Utara akhirnya mengambil alih! Pemeriksaan terhadap Mufadil tinggal menunggu waktu. Praktisi Hukum Oktovianus Leki, S.H., meneriakkan tuntutan tegas:
- AUDIT TOTAL! Seluruh penggunaan Dana Desa (ADD, DD, Dana Kelompok Pembibitan Pala & Ternak Kambing) selama periode Mufadil (dari awal jabatan hingga 2025) HARUS diusut tuntas!
- PENEGAKAN HUKUM BERPIHAK: “Aparat harus berpihak pada rakyat, bukan pada penguasa! Semua bukti sudah terang: LPJ fiktif, proyek fiktif, ketidaksesuaian gaji dengan aset! Ini korupsi terstruktur!”
- SANKSI MAKSIMAL: “Jika terbukti, Mufadil dan kroni-kroninya menghadapi Pasal 2 dan 3 UU Tipikor! Ancaman hukumannya BISA MENCAI 20 TAHUN PENJARA plus DENDA Rp. 1 Miliar! Belum lagi kewajiban mengembalikan kerugian negara sampai tetes terakhir!” tegas Leki berapi-api.
Dugaan “MAFIA KORUPSI BERJAMAAH DAN TERSTRUKTUR” di Desa Dodowo ini menjadi ujian berat bagi penegakan hukum di Maluku Utara. Akankah Kejati Malut berani membongkar jaringan kotor yang melibatkan elite daerah dan aparatnya sendiri? Atau kasus ini akan kembali dikubur dalam-dalam seperti sebelumnya?
Nasib Mufadil Abd Muthalib kini di ujung tanduk. Tapi yang lebih penting, nasib kepercayaan rakyat terhadap hukum sedang dipertaruhkan. Masyarakat Dodowo, yang sudah terluka dan ditindas, menanti tindakan NYATA, bukan sekadar janji. Waktunya keadilan ditegakkan, bukan dikhianati!
#SkandalDanaDesaDodowo #KadesMufadil #KejatiMalut #KorupsiBerjamaah #OktovianusLeki #HukumHarusBicara #MalukuUtaraHeboh
Jurnalis: Dodi SH. Nay.
Editor: Redaktur Jakarta
(Sumber: Laporan Masyarakat, Pernyataan Praktisi Hukum, dan Investigasi Tim Media)
