Ternate, RadarTipikor – Gerakan perlawanan terhadap dugaan kecurangan dalam Pilkada Maluku Utara 2024 terus berlanjut. Aliansi Masyarakat Maluku Utara (AMMU) kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate pada Senin, 06 Januari 2025.
AMMU mendesak KPU Maluku Utara untuk segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan kecurangan dalam Pilkada yang terjadi pada 27 November 2024 lalu. Massa aksi, yang melibatkan dewan adat dari empat kesultanan di Maluku Utara, menuntut agar pasangan calon (Paslon) nomor urut 04, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe, didiskualifikasi dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
AMMU menilai Paslon Sherly-Sarbin telah merusak tatanan demokrasi di Maluku Utara dengan melakukan praktik politik uang dan melibatkan pejabat dalam upaya mengintervensi Pilkada.
Rais, salah satu orator dalam aksi tersebut, menyatakan bahwa para leluhur bangsa ini telah berjuang keras untuk menciptakan sistem demokrasi yang adil, namun kini justru para pejabat mengintervensi jalannya Pilkada. “Kami hanya menuntut satu hal: usut tuntas dan diskualifikasi Paslon Sherly-Sarbin karena telah bermain curang,” tegas Rais.
Aksi ini menunjukkan konsistensi AMMU dalam memperjuangkan keadilan dan integritas demokrasi di Maluku Utara, serta harapan agar proses Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan jujur.
Aksi ini juga menjadi sorotan mengingat Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe telah ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Maluku Utara 2024 oleh KPU. Meskipun demikian, AMMU tetap bersikukuh pada tuduhan kecurangan dan mendesak KPU untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.
Aksi ini juga menjadi bukti bahwa Pilkada Maluku Utara 2024 masih menyimpan sejumlah kontroversi dan memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Ke depan, KPU Maluku Utara dihadapkan pada tantangan besar untuk menengahi tuntutan AMMU dan memastikan proses Pilkada berjalan dengan adil dan transparan. (Doni)
