Jakarta, RadarTipikor – Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan devisa negara. Langkah strategis terbaru adalah pembentukan Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara Tahun 2024, yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung dan diresmikan pada Selasa, 26 November 2024. Pembentukan desk ini didasarkan pada Keputusan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Nomor 151 Tahun 2024.
Dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen), Reda Manthovani, Desk Koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam mengelola penerimaan devisa. Wakil Jaksa Agung RI ditunjuk sebagai penanggung jawab.
Dalam rapat kick-off, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menunjang perekonomian nasional yang berkelanjutan. “Dengan koordinasi yang efektif, kita optimistis target pemerintah terkait penerimaan devisa dapat tercapai,” ujarnya.
Desk Koordinasi dibagi menjadi tiga Kelompok Kerja (Pokja): Pokja Devisa Hasil Ekspor (dipimpin Kementerian ESDM), Pokja Devisa Pembayaran Impor (dipimpin Kementerian Keuangan), dan Pokja Sektor Jasa (dipimpin Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI). Masing-masing Pokja melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.
Target peningkatan devisa mencakup sektor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan target Rp 250 triliun pada 2025, serta peningkatan kontribusi sektor ekspor, impor, dan jasa. Cadangan devisa Indonesia sendiri telah meningkat signifikan, dari USD 137 miliar pada 2022 menjadi USD 150,2 miliar pada Agustus 2024. Namun, tantangan tetap ada, terutama dari volatilitas pasar keuangan di era ekonomi digital.
Desk Koordinasi diharapkan dapat mendorong perumusan kebijakan efektif di sektor strategis dan mendukung pencapaian target nasional menuju Indonesia Emas 2045. Rapat dihadiri perwakilan berbagai Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Perikanan dan Kelautan, Perhubungan, Koordinator Politik dan Keamanan, PPATK, OJK, BP2MI, Perindustrian, Kehutanan, Perdagangan, ESDM, BIN, Kominfo, Pertahanan, Ketenagakerjaan, UMKM, dan BUMN. (Amin Handoyo)
