Maluku Utara. Jailolo, Halmahera Barat – Ratusan massa yang tergabung dalam Front Masyarakat Peduli Halbar menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik strategis di Jailolo, Halmahera Barat. Massa menyuarakan berbagai tuntutan, terutama terkait penuntasan dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat-pejabat penting daerah. Aksi ini menuntut agar Halmahera Barat diselamatkan dari mafia korupsi yang mereka klaim telah merugikan daerah dan rakyat. Senin, 9 September 2024.
Aksi unjuk rasa ini difokuskan di depan kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, DPRD Halbar, dan Kantor Bupati Halbar. Para demonstran mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya Kajari Halbar, segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi yang sudah lama dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.
Tuntutan Utama Massa Aksi:
1. Usut tuntas dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 208,5 miliar.
2. Kembalikan Rumah Sakit Pratama ke Kecamatan Loloda.
3. Tangkap dan adili mafia minyak tanah yang merugikan masyarakat.
4. Evaluasi 15 Program “Jujur” yang dinilai tidak transparan.
5. Tolak kehadiran PT Goedipa yang dianggap merugikan lingkungan dan warga sekitar.
6. Boikot Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halmahera Barat.
7. Copot Kapolres Halmahera Barat dan Kajari Halmahera Barat yang dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik.
8. Segera tangkap dan adili Bupati Halmahera Barat terkait dugaan korupsi.
9. Periksa dugaan penyimpangan bantuan hibah gereja Desa Togola yang diduga melibatkan Bupati Halmahera Barat.
Para pengunjuk rasa juga menyoroti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diluncurkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Mereka menilai bahwa pelaksanaan program ini di Halmahera Barat penuh dengan dugaan penyimpangan dan korupsi, terutama terkait dana pinjaman PEN sebesar Rp 208,5 miliar yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.
Massa aksi menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya Kejari dan Polres Halmahera Barat, segera turun tangan dan memeriksa seluruh penggunaan dana tersebut. Menurut mereka, dana PEN yang seharusnya digunakan untuk memulihkan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang berkuasa.
Dalam orasi yang dilakukan di depan kantor Bupati Halmahera Barat, massa aksi juga menekankan pentingnya pemeriksaan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, baik di tingkat daerah maupun nasional. Mereka meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Halbar segera dipanggil dan diperiksa oleh Kejari, Kejati, hingga KPK, karena dianggap bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat.
“Akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Halmahera Barat harus diakhiri dengan penegakan hukum. Kami menuntut pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang lebih tinggi, termasuk KPK, untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini,” tegas salah satu orator aksi.
Aksi demonstrasi ini berjalan tertib, meski massa berjanji akan terus melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Mereka juga mengancam akan melakukan boikot terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Halmahera Barat sebagai bentuk protes jika tidak ada tindakan hukum yang jelas terkait kasus-kasus korupsi yang mereka ungkapkan.
Penulis : Ajo/tim
